Industri aset kripto kerap dikaitkan dengan risiko pencucian uang karena transaksi digital dapat berlangsung lintas negara dengan cepat. Namun, Bursa Kripto Indonesia menegaskan perdagangan aset digital di dalam ekosistem resmi berada dalam mekanisme pengawasan dan pencatatan yang dirancang untuk meningkatkan transparansi transaksi.
Pengawasan menjadi semakin penting seiring pertumbuhan jumlah investor dan nilai perdagangan kripto di Indonesia. Hingga Mei 2026, jumlah investor aset keuangan digital tercatat mencapai sekitar 22,4 juta akun, sedangkan nilai transaksi aset kripto pada bulan tersebut mencapai Rp23,01 triliun.
Dalam ekosistem resmi, transaksi investor dilakukan melalui pedagang aset keuangan digital yang berizin atau terdaftar. Aktivitas perdagangan juga terhubung dengan infrastruktur bursa, kliring, dan kustodian sehingga pergerakan aset dapat diawasi serta memiliki jejak transaksi yang dapat ditelusuri.
Bursa Kripto Indonesia atau CFX menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh para anggotanya. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya mendeteksi transaksi tidak wajar sekaligus memperkuat penerapan prinsip mengenali pengguna dan pencegahan tindak pidana keuangan.
Karakter teknologi blockchain juga memungkinkan riwayat perpindahan aset tercatat secara digital. Meski identitas pengguna tidak selalu terlihat langsung di jaringan publik, transaksi yang masuk dan keluar melalui platform resmi dapat dikaitkan dengan proses verifikasi pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejak kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penguatan tata kelola menjadi salah satu fokus utama. OJK juga menerbitkan daftar resmi penyelenggara berizin atau terdaftar agar masyarakat dapat memastikan legalitas platform yang digunakan.
Pengawasan tersebut tidak berarti risiko penyalahgunaan kripto dapat dihilangkan sepenuhnya. Transaksi melalui platform ilegal maupun layanan di luar ekosistem resmi tetap menjadi tantangan bagi regulator dan aparat penegak hukum.
Karena itu, penguatan koordinasi antara bursa, pedagang, regulator, dan penegak hukum menjadi penting. Pertumbuhan industri kripto dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kepatuhan agar inovasi aset digital tidak membuka ruang bagi pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.
