Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong pemanfaatan teknologi pesawat nirawak (drone) untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan di Indonesia. Teknologi tersebut dinilai mampu mempercepat deteksi berbagai pelanggaran sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan.
Menurut Raja Juli Antoni, penggunaan drone akan membantu petugas kehutanan mengidentifikasi berbagai persoalan secara lebih cepat dan akurat. Teknologi ini menjadi pendukung penting bagi pasukan darat dalam menjaga kawasan hutan dari berbagai ancaman.
“Kita butuh teknologi. Drone salah satunya, bagaimana kemudian membantu pasukan darat untuk mengidentifikasi problem-problem yang muncul di lapangan,” ujar Raja Juli Antoni saat bertemu dengan PT Dirgantara Indonesia di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Kementerian Kehutanan menilai drone mampu mendeteksi berbagai potensi pelanggaran, mulai dari titik panas (hot spot), pembukaan lahan ilegal, pembalakan liar (illegal logging), hingga aktivitas pertambangan ilegal (illegal mining). Dengan sistem pemantauan berbasis digital, informasi yang diperoleh dapat segera diteruskan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) maupun unit teknis terkait untuk ditindaklanjuti.
Selain mempercepat respons terhadap gangguan kawasan hutan, drone juga dapat dimanfaatkan untuk memantau pergerakan satwa liar melalui dukungan kamera termal. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan kawasan konservasi di berbagai wilayah Indonesia.
Raja Juli Antoni menjelaskan Kementerian Kehutanan juga tengah melakukan evaluasi terhadap perangkat drone yang telah dimiliki oleh unit Planologi Kehutanan dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan peralatan yang ada sebelum mempertimbangkan pengadaan perangkat baru.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem pengawasan kehutanan agar lebih cepat, efisien, dan mampu mendukung penegakan hukum di kawasan hutan secara optimal.
