Kejaksaan Agung menegaskan seluruh proses penanganan perkara akan tetap dilakukan secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah di tengah munculnya kekhawatiran publik mengenai potensi politisasi dalam sejumlah kasus yang sedang menjadi perhatian.
Melalui keterangan resminya, Kejagung memastikan setiap tahapan penyidikan dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa dipengaruhi kepentingan di luar proses penegakan hukum. Lembaga tersebut menegaskan bahwa seluruh keputusan penyidik didasarkan pada fakta hukum yang ditemukan selama proses penyelidikan dan penyidikan.
Kejaksaan juga mengingatkan bahwa penyidikan terhadap suatu perkara tidak boleh dikaitkan dengan dinamika politik. Menurut institusi tersebut, pemanggilan saksi maupun penetapan tersangka dilakukan semata-mata untuk membuat terang suatu peristiwa pidana serta memenuhi kebutuhan pembuktian dalam proses hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah perkara besar yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Beberapa kasus melibatkan tokoh publik maupun sektor strategis sehingga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Kejagung mengajak masyarakat untuk mengawasi jalannya proses hukum secara objektif dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Transparansi serta akuntabilitas disebut tetap menjadi prinsip utama dalam setiap penanganan perkara.
Dengan komitmen tersebut, Kejaksaan berharap kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat terus terjaga sekaligus memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
