Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kembali memperoleh apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia setelah berhasil mempertahankan kualitas pelayanan publik pada kategori tertinggi selama dua tahun berturut-turut. Capaian tersebut dinilai mencerminkan semakin baiknya tata kelola pelayanan sekaligus rendahnya laporan maladministrasi yang diterima dari masyarakat.
Penghargaan tersebut disampaikan dalam audiensi antara Ombudsman RI dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta. Ombudsman mencatat nilai pelayanan Kemkomdigi meningkat dari 88,37 pada 2024 menjadi 91,41 pada 2025, sehingga memperoleh predikat Kualitas Tertinggi tanpa maladministrasi.
Anggota Ombudsman RI Partono menjelaskan bahwa seluruh laporan masyarakat yang diterima terkait Kemkomdigi telah ditindaklanjuti dengan baik. Selama lima tahun terakhir, jumlah pengaduan yang masuk juga tergolong rendah dibandingkan instansi pemerintah lainnya, menunjukkan kualitas pelayanan yang terus mengalami perbaikan.
Menanggapi apresiasi tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa peningkatan pelayanan publik akan terus berjalan seiring percepatan transformasi digital nasional. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berupaya mempertahankan standar pelayanan, tetapi juga memastikan manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Kemkomdigi saat ini memprioritaskan pembangunan berbagai infrastruktur digital, termasuk penguatan Pusat Data Nasional, interoperabilitas layanan pemerintahan digital, serta perluasan jaringan telekomunikasi di berbagai daerah.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah memperluas akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam proses lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, pemerintah mewajibkan operator seluler membangun jaringan di 538 desa yang hingga kini masih memiliki kualitas sinyal rendah atau bahkan belum terjangkau layanan telekomunikasi.
Selain pembangunan jaringan secara bertahap, Kemkomdigi juga menyiapkan layanan internet berbasis satelit sebagai solusi sementara bagi wilayah yang membutuhkan akses digital lebih cepat sambil menunggu pembangunan infrastruktur permanen selesai.
Ombudsman RI dijadwalkan kembali melakukan penilaian kualitas pelayanan publik terhadap Kemkomdigi pada periode Agustus hingga November 2026. Evaluasi tersebut akan mencakup observasi lapangan, wawancara dengan pengguna layanan, pemeriksaan fasilitas pelayanan, serta pengukuran tingkat kepuasan masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik nasional.
Shama is a Content Specialist and News Writer with 4.5+ years of experience in journalism, press release writing, SEO content, and digital publishing. She covers business, technology, blockchain, cryptocurrency, finance, and corporate communications, delivering research-driven content for media platforms and global audiences.
