Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan mendorong peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk pemerintahan desa.
Dorongan tersebut disampaikan Veronica saat melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin. Pertemuan itu turut membahas penguatan kapasitas perempuan serta peluang memperluas keterwakilan perempuan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu.
Menurut Veronica, keterlibatan perempuan dalam pembangunan membutuhkan lebih dari sekadar kesempatan formal. Peningkatan kapasitas, pendampingan, serta lingkungan yang mendukung dinilai penting agar perempuan dapat menjalankan peran kepemimpinan secara lebih efektif.
Ia menilai pemerintahan desa dapat menjadi salah satu titik awal untuk memperluas akses perempuan terhadap posisi strategis. Dengan terbukanya ruang kepemimpinan di tingkat desa, perempuan dinilai memiliki peluang lebih besar untuk ikut menentukan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Selain pemerintahan desa, pembahasan dengan Kemendagri juga mencakup keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi. Veronica menilai perempuan perlu memperoleh kesempatan yang setara, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari lembaga yang menyelenggarakan pemilu.
Penguatan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu disebut penting untuk membangun sistem demokrasi yang lebih inklusif. Karena itu, diperlukan koordinasi antarkementerian dan lembaga agar hambatan terhadap partisipasi perempuan dapat dikurangi.
Di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian menyatakan akan menelaah aturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Kajian tersebut diarahkan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan regulasi yang dapat mendukung peningkatan kepemimpinan perempuan di tingkat desa.
Upaya tersebut diharapkan dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas sekaligus memperkuat kapasitas perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik. Penguatan kepemimpinan perempuan di tingkat lokal juga dinilai dapat menjadi bagian dari pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif.
Editor berita yang aktif meliput perkembangan bisnis, teknologi, dan kebijakan internasional.
