Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta pemerintah memastikan kebijakan pembatasan komisi aplikasi ojek online (ojol) sebesar maksimal 8 persen benar-benar diterapkan di lapangan. Pengawasan dinilai menjadi faktor penting agar aturan tersebut memberikan manfaat nyata bagi pengemudi dan tidak berhenti sebatas regulasi.
Kebijakan batas komisi 8 persen mulai berlaku pada 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Sebelumnya, potongan yang dikenakan aplikator dapat mencapai sekitar 20 persen atau lebih, sehingga memicu tuntutan dari para pengemudi untuk memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar. Dengan skema baru, pengemudi roda dua menerima sekitar 92 persen dari tarif dasar perjalanan, sedangkan aplikator memperoleh komisi maksimal 8 persen.
Ekonom INDEF menilai efektivitas kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada aturan yang telah diterbitkan, tetapi juga pada konsistensi pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaannya. Menurutnya, regulator perlu memastikan tidak ada mekanisme lain yang berpotensi mengurangi pendapatan mitra pengemudi di luar skema komisi yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk melihat dampak kebijakan terhadap kesejahteraan pengemudi maupun keberlanjutan model bisnis perusahaan aplikasi.
Selain memperkuat pengawasan, pemerintah juga didorong membuka ruang dialog antara aplikator, pengemudi, dan regulator apabila ditemukan kendala dalam implementasi aturan. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh pihak dapat menyesuaikan kebijakan tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat maupun stabilitas industri transportasi berbasis aplikasi. Di sisi lain, pengemudi berharap peningkatan pendapatan dari penurunan komisi juga diikuti dengan jumlah pesanan yang tetap stabil sehingga manfaat kebijakan dapat dirasakan secara optimal.
INDEF berpandangan kebijakan komisi 8 persen berpotensi memperbaiki kesejahteraan mitra pengemudi apabila diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kepatuhan aplikator menjadi kunci agar tujuan pemerintah menciptakan ekosistem transportasi daring yang lebih adil dan berkelanjutan dapat tercapai. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengukur dampaknya terhadap pendapatan pengemudi, kualitas layanan, serta persaingan usaha di sektor transportasi digital.
